Bloggers.ID, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia, melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Dalam sebuah pengungkapan komprehensif, kepolisian berhasil membongkar berbagai modus operandi penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang telah menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan bagi keuangan negara. Operasi ini menyoroti skala dan kompleksitas jaringan kejahatan yang terorganisasi.
Brigjen Mohammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menjelaskan secara rinci pola-pola penyelewengan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/4/2026). Praktik ilegal ini tidak hanya menciderai tujuan mulia dari subsidi energi yang dialokasikan pemerintah, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang merugikan masyarakat luas yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Modus operandi yang terungkap sangat beragam, mencerminkan tingkat kelicikan dan adaptasi para pelaku.
Salah satu modus paling dominan yang teridentifikasi dalam penyelewengan BBM adalah pembelian berulang jenis solar bersubsidi dari berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Para pelaku secara sistematis memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan untuk terus mengakumulasi pasokan solar bersubsidi yang sejatinya ditujukan untuk konsumsi individu atau sektor tertentu dengan volume terbatas. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan dan terstruktur.
Setelah berhasil mengumpulkan solar dalam jumlah besar, BBM bersubsidi tersebut kemudian ditimbun di lokasi-lokasi tersembunyi yang telah dipersiapkan khusus. Penimbunan ini bertujuan untuk mengamankan stok sebelum kemudian didistribusikan kembali ke sektor industri atau komersial dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keuntungan yang diperoleh dari praktik ini sangat fantastis, mengingat perbedaan harga jual yang mencolok antara solar bersubsidi dan nonsubsidi.
Brigjen Irhamni secara khusus menyoroti disparitas harga yang ekstrem sebagai daya tarik utama bagi para pelaku kejahatan ini. Dengan harga solar bersubsidi sekitar Rp 6.800 per liter dan harga industri yang bisa mencapai Rp 24.000 per liter, margin keuntungan yang bisa didapatkan dari setiap liter BBM yang diselewengkan sangat menggiurkan. Angka ini menjelaskan mengapa praktik ilegal semacam ini terus marak dan sulit diberantas tanpa penindakan serius.
Untuk memuluskan aksi mereka, para penyeleweng BBM menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi secara khusus. Kendaraan-kendaraan ini dilengkapi dengan tangki berkapasitas jauh lebih besar dari standar pabrikan, memungkinkan mereka mengangkut volume BBM bersubsidi yang signifikan dalam satu kali perjalanan. Modifikasi ini menjadi kunci dalam mencapai skala operasi yang menguntungkan bagi jaringan kejahatan tersebut.
Selain itu, kecurangan juga dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan pelat nomor kendaraan palsu. Strategi ini dirancang untuk mengakali sistem barcode yang telah diterapkan oleh Pertamina sebagai upaya pengawasan dan pembatasan pembelian. Dengan terus mengganti plat nomor, pelaku dapat mengelabui sistem dan terus membeli BBM bersubsidi seolah-olah berasal dari kendaraan yang berbeda setiap kali.
Brigjen Irhamni menambahkan bahwa seringkali praktik penyelewengan ini melibatkan kerja sama atau kolusi dengan oknum petugas SPBU di lapangan. Keterlibatan pihak internal ini memudahkan para pelaku untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi oleh pengawasan formal, menunjukkan adanya jaringan yang lebih terorganisasi dan sulit ditembus tanpa investigasi mendalam. Kolusi semacam ini memperparah masalah integritas dalam rantai distribusi.
Tidak hanya BBM, penyelewengan juga merajalela pada sektor elpiji bersubsidi, khususnya tabung 3 kilogram yang dikenal sebagai "melon" dan ditujukan untuk masyarakat miskin. Modus yang umum ditemukan adalah pengoplosan atau pemindahan isi tabung elpiji 3 kilogram ke dalam tabung berkapasitas lebih besar, seperti 12 kilogram atau 50 kilogram, yang merupakan produk nonsubsidi. Praktik ini secara langsung mengurangi pasokan untuk masyarakat yang paling membutuhkan.
Setelah proses pemindahan dan pengoplosan, elpiji tersebut kemudian dijual kembali ke pasar sebagai elpiji nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Konsumen yang tidak menyadari praktik curang ini akhirnya membayar harga premium untuk produk yang seharusnya lebih murah dan ditujukan bagi mereka yang berhak. Kerugian finansial tidak hanya dialami oleh negara akibat penyalahgunaan subsidi, tetapi juga konsumen akhir yang tertipu.
Menanggapi meluasnya praktik ilegal ini, Bareskrim Polri bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia telah melakukan upaya penindakan secara terpadu dan masif. Operasi berskala nasional ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan energi yang telah berlangsung lama dan merugikan hajat hidup orang banyak. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci efektivitas dalam upaya penegakan hukum ini.
Penindakan tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan yang bertindak sebagai eksekutor, melainkan juga menelusuri dan membongkar jaringan distribusi ilegal yang lebih terorganisasi dan sistematis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memutus mata rantai kejahatan dari hulu ke hilir, memastikan bahwa dalang di balik operasi besar ini juga turut dijerat hukum. Ini adalah langkah krusial untuk menciptakan efek jera yang maksimal.
Brigjen Irhamni menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Pihaknya bertekad untuk memastikan bahwa subsidi yang dialokasikan oleh negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru memperkaya segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Keamanan dan keadilan dalam distribusi energi adalah prioritas utama.
Data yang dikumpulkan dari Bareskrim Polri menunjukkan skala kejahatan yang mengkhawatirkan. Selama periode 2025 hingga April 2026, aparat telah berhasil membongkar 755 Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini mencerminkan prevalensi kejahatan yang merata dan mendalam di seluruh negeri.
Dari ratusan TKP tersebut, sebanyak 672 tersangka telah berhasil diringkus dan diproses hukum. Praktik ilegal ini diperkirakan berpotensi merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis Rp 1,26 triliun. Jumlah ini merupakan akumulasi kerugian dari kedua jenis subsidi energi yang disalahgunakan, menunjukkan dampak destruktif terhadap anggaran negara.
Rincian kerugian menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi menyumbang sekitar Rp 516,8 miliar dari total kerugian. Sementara itu, penyalahgunaan elpiji bersubsidi bahkan menghasilkan kerugian yang lebih besar, mencapai sekitar Rp 749,2 miliar. Angka-angka ini adalah bukti nyata dari dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisasi ini, yang pada akhirnya membebani rakyat.
Para tersangka yang terlibat dalam penyelewengan ini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman pidana yang menanti mereka tidak main-main, yaitu maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar, sebuah sanksi yang diharapkan memberikan efek jera.
Lebih lanjut, Irhamni juga menyatakan bahwa pihaknya akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk kasus-kasus ini. Penerapan TPPU bertujuan untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan dan menyita aset-aset yang telah dialihkan dalam berbagai bentuk. Langkah ini diharapkan dapat memiskinkan pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin.
Komitmen untuk memberantas kejahatan ini tidak hanya datang dari Polri, tetapi juga merupakan upaya bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sinergi antarlembaga ini menjadi kekuatan utama dalam menghadapi jaringan kejahatan yang kompleks dan terorganisasi, menunjukkan kesatuan tekad pemerintah.
Pengungkapan Bareskrim ini menjadi peringatan keras bagi para pihak yang mencoba meraup keuntungan haram dari subsidi negara. Ini adalah bukti nyata bahwa aparat penegak hukum tidak akan menoleransi praktik yang merugikan rakyat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Upaya menjaga kedaulatan energi akan terus berlanjut demi keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Sumber: news.detik.com
