C. Th. Van Deventer, Politik Etis, dan Prinses Juliana School

di Yogyakarta Tahun 1919-1950

Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum kebangsaan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda selama tahun 1880-1897, menuliskan artikel di jurnal De Gids berjudul ‘Een eereschuld’ utang kehormatan. Van Deventer menyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada rakyat Hindia Belanda atas kekayaan alam dan tenaga manusia yang telah diperas. Oleh karena itu, Van Deventer menyarankan sebaiknya negeri Belanda mengembalikan hutang dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda yang miskin dan terbelakang. Saran dari Van Deventer ini rupanya didengar oleh Ratu Wilhelmina. Saat pidato pembukaan parlemen Belanda pada 1901, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral dan hutang budi terhadap rakyat di Hindia Belanda. Untuk menyiapkan kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis tersebut, pemerintah Belanda meminta Van Deventer menyusun laporan mengenai keadaan ekonomi Bumiputera di Jawa dan Madura.

Politik Etis, yang berlangsung sejak 1901 hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda pada 1942, memiliki tiga program utama. Pertama, irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan pembangunan waduk dan sarana transportasi. Kedua, edukasi untuk meningkatkan angka melek huruf dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli. Ketiga, emigrasi melalui pemindahan penduduk Jawa ke Sumatera untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

Politik Etis ini memicu kelahiran dan perkembangan sekolah bagi Bumiputera pada masa kolonial Belanda. Beberapa di antaranya: pendidikan menengah kejuruan (vakonderwijs), sekolah kejuruan guru (kweekschool), sekolah pertukangan dan sekolah dagang (handels onderwijs).

Sekolah guru pertama kali didirikan pada 7 April 1897 di Yogyakarta dengan nama Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzer atau Sekolah Raja. Sekolah tersebut menyiapkan calon-calon guru. Di beberapa daerah lain kemudian juga didirikan sekolah serupa.

Ada juga sekolah pertukangan yang dibagi berdasarkan bahasa pengantarnya: Ambachts Leergang (menggunakan bahasa daerah) dan Ambachtsschool (menggunakan bahasa Belanda). Salah satu contohnya Ambachts School van Soerabaia yaitu sekolah teknik pada malam hari untuk siswa Bumiputera dan Belanda yang bekerja siang hari. Sekolah ini didirikan sejak 1853 di Surabaya. Sekolah pertukangan atau teknik juga banyak didirikan di Yogyakarta untuk pemenuhan tenaga kerja pabrik gula di Beran, Sewugalur, dan Gesikan, Bantul.

Pada 1906, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Koningin Wilhelmina School (KWS) atau Sekolah Dagang Wilhelmina di Batavia. Sekolah ini awalnya merupakan sekolah pertukangan, lalu pada 1911 jurusan sastra dan ekonomi berdiri sendiri menjadi Print Hendrik School (PHS). Sekolah tersebut mendidik Bumiputera menjadi pengawas (opzichter). Selanjutnya, terdapat sekolah dagang (handels onderwijs) untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia. Salah satunya Djokjasche Handels School dan Nationale Handels School (NHS), sekolah dagang di Yogyakarta untuk mendukung perdagangan batik, kerajinan perak, dan tenun.

Salah satu sekolah bagi tenaga ahli adalah Prinses Juliana School yang berdiri pada 1919 di Yogyakarta. Sekolah teknik ketiga yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ini merupakan sekolah bagi tenaga ahli konstruksi. Guru di sekolah ini didatangkan langsung dari Belanda. Mata pelajaran umum yang diajarkan adalah menulis, membaca, dan melatih tanda tangan, bahasa Belanda, sejarah Belanda dan Hindia Belanda, geografi, dan aritmatika. Biaya pendidikan di sekolah ini cukup mahal sehingga terdapat beasiswa.

Pada masa pendudukan Jepang, Prinses Juliana School menjadi sekolah teknik menengah yang juga mengajarkan keterampilan militer, tetapi tidak lagi menggunakan bahasa Belanda. Pascakemerdekaan, Prinses Juliana School menjadi milik pemerintah Indonesia dan berganti menjadi Sekolah Teknik Menengah (STM) I Jetis dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, sekolah ini kembali diduduki oleh tentara Belanda dan berfungsi menjadi markas tentara. Ketika Yogyakarta kembali dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950, gedung sekolah ini difungsikan lagi sebagai sekolah sampai sekarang.

Referensi:

Khurniawan, A.W. (2015). SMK Dari Masa ke Masa. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ramadhani, A. R. (2018). Prinses Juliana School di Yogyakarta Tahun
1919-1950. Risalah, 5(6).

Ricklefs, M.C. (2005) Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta:
PT Serambi Ilmu Semesta.

Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya
bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. HISTORIA: Jurnal
Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 403-416.

TUGAS

2. Jelaskan pengaruh Politik Etis pada perkembangan sekolah kejuruan!

Jawaban:

Pengaruh Politik Etis pada perkembangan sekolah kejuruan

a. Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapat tahapan baru menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1901, Van Deventer dengan triloginya “transmigrasi, irigasi dan pendidikan”. Khusus pada bidang pendidikan yaitu dengan pemberian pendidikan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi, Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan sistem penjenjangan yang mulai terarah.

b. Pengaruh dari implementasi pendirian dan perluasan pendidikan tersebut ialah memunculkan kaum Intelektual Indonesia yang terbagi atas dua golongan, golongan pertama yang bekerja dalam struktur aristrokrasi pemerintah Kolonial, sedangkan golongan kedua bergerak diluar struktur pemerintah dengan perjungan melalui aksi politik dan pendidikan. Sedangkan pengaruh lain yaitu adanya Mobilitas Sosial sehingga menjadikan pendidikan sebagai simbol prestise untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat.

c. Terbukanya kesempatan bagi generasi-generasi muda di Indonesia untuk merasakan budaya pendidikan di negara-negara yang memiliki logistik pengetahuan yang lebih luas.